Di tengah potret itu, menyongsong tahun 2011, pertanyaan mendasar yang patut dikemukakan: bagaimana prospek penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi? Bagi mereka yang peduli pada penegakan hukum, pertanyaan itu menjadi penting karena semua longsoran megaskandal akan menjadi beban sepanjang tahun 2011. Selain itu, pada penghujung tahun 2010 dilakukan pengisian posisi-posisi penting lembaga penegak hukum. Secara teori, membahas masalah penegakan hukum tidak mungkin lepas diri tiga elemen pokok, yaitu: substansi hukum, aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat. Kotabumi. Lampung Utara. Sadar atau tidak, tiga elemen itu akan saling memberi pengaruh dalam jagat penegakan hukum. Meski demikian, banyak kalangan percaya bahwa penegak hukum menjadi faktor kunci. Bagi mereka yang menerima pandangan itu, hukum yang mengandung segudang kelemahan dan kekurangan masih mungkin berjalan baik bila dilaksanakan oleh penegak hukum yang baik. Dengan demikian, substansi hukum yang sempurna tidak akan mampu memberi banyak pengaruh bila dijalankan oleh penegak hukum bermoral rendah. Dalam pengertian itu, penganut paham ini percaya bahwa peraturan perundang-undangan dan budaya hukum masyarakat bukan merupakan faktor dominan. Meski cara pandang seperti itu masih mungkin diperdebatkan lebih jauh, prospek penegakan hukum tahun 2011 menjadi lebih tepat dengan menempatkan penegak hukum sebagai faktor utama. Bagaimanapun, pengalaman beberapa tahun terakhir memperlihatkan, potret buram penegakan hukum lebih banyak disebabkan ketidakberesan sebagian penegak hukum. Hal demikian tidak bermakna bahwa semua penegak adalah buruk. Namun, karena tidak menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, perilaku menyimpang itu menutup perilaku baik penegak hukum yang lain. Cara pandang yang menempatkan penegak hukum sebagai faktor dominam tidak mungkin pula dilepaskan dari pengalaman perbaikan serangkaian peraturan perundang-undangan, terutama yang terkait dengan jagat penegakan hukum. Langkah perbaikan itu seperti tidak memberi pengaruh signifikan karena terjebak dalam perilaku menyimpang penegak hukum. Penyimpangan-penyimpangan yang ada menjadikan hukum sepertimengalami pembusukan yang amat serius. Dari semua lembaga penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan merupakan lembaga yang paling banyak mendapat sorotan publik. Sebagai ujung tombak penegakan hukum, dua institusi ini sepertinya tidak banyak beringsut dari waktu ke waktu. Padahal, penegakan hukum memerlukan polisi dan jaksa yang mampu serta mau berubah dan bergerak cepat. Merujuk pada sejumlah peristiwa besar, selalu tersedia kesempatan untuk memperbaiki diri. Sayang, kesempatan yang ada berlalu begitu saja. Bagi kepolisian, misalnya, keterangan bekas Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Susno Duadji, dalam skandal pajak dengan tokoh sentral Gayus seharusnya menjadi momen untuk membongkar jaringan mafia di internal kepolisian. Yang terjadi kemudian, kesempatan itu berlalu begitu saja. Bahkan, dengan menggunakan dalil hukum yang dapat dikatakan represif, kepolisian justru melakukan serangan balik (fight back) dengan cara mencari kesalahan Susno. Sebagai orang yang pernah memegang salah satu posisi kunci di jajaran kepolisian, upaya mengoptimalkan pengakuan Susno untuk membongkar mafia di jajaran kepolisian seharusnya dilakukan. Tidak hanya itu. Sebagai sumber informasi, Susno layak mendapatkan proteksi. Jangankan proteksi, Susno justru menerima kenyataan pahit.
7 tahun yang lalu